Sabtu, 18 Februari 2012

hukum pidana 1.3(asas legalitas)


Asas legalitas dan pengertiannya
            Asas Lagalitas nullum delictum nulla poena sine Praevie lege poenali “suatu perbuatan (pidana) hanya dapat dihukum bila sebelum perbuatan tsb dilakukan telah ada uu/peraturan hukum lainnya yg melarang dilakukannya perbuatan  tersebut/sejenisnya dan mengancamnya pula dengan Pidana/hukuman terhadap pelakunya”
PASAL 1 ayat (1) KUHPidana:
            Tiada suatu perbuatan dapat dipidana/dihukum, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada Atau Melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam uu, yang ada terlebih dahulu
Pasal 1 ayat (1) KUHPidana :
Geen feit is strafbaar en uit kracht van een daaran voorafgegane wettelijke strafbepaling
yang dapat diterjemahkan sebagai berikut :
*       Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang
pidana yang mendahuluinya.
*      Tiada suatu perbuatan dpt dipidana/dihukum,
kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada atau
Melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam uu, yang ada terlebih dahulu
Arti pasal 1 ayat (1) KUHPidana:
  1. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut uu. Oleh karena itu, pemi-danaan berdasarkan hukum tdk tertulis tdk dimungkinkan.
  2. Ketentuan pidana itu harus Iebih dahulu ada dari perbuatan itu. Dgn perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sdh berlaku ketika perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dpt dipidana maupun sanksinya.
Sejarah singkat asas legalitas.
            Asas “nullum delictum” (Bhs. Latin) berasal dr Von Feurbach (Jerman) yg dirumuskan dlm bknya “Lehr-buch des peinlichen Recht” (1801).
            Asas “de la legalite” diciptakan oleh Montesquieu, dlm bknya “L’eprit des Lois” (1748) & Rousseau, dlm bknya “Du Contrat Social” (1762).
            Per-tama-2 sbg uu dalam Psl. 8 “declaration des droit l’home et du citoyen”, tergl. 26 Agst. 1789, yg berbunyi “Nulle contravention, nulla delit nul crime, nupeuvent atre punis de peinssqui e’taint pas prononcees par la lois avant qu’ils fussent commis” (tdk ada sesusatu yg boleh dipidana selain karena suatu uu dan diundangkan scr sah)
            Asas ini dimasukkan ke dlm Psl. 4 Code Penal Perancis, tertanggal 3 September 1791 (dalam Pemerintahan Napoleon (1801);
            Asas ini tercamtum dlm Psl. 4 Code Penal Nederland, Psl. 1 ayat (1) W.V.S Nederland 1881;
            Berdasarkan asas concordansi antara Ned. Indie & Nederland, asas ini masuk dlm Psl. 1 W.V.S. Ned. Indie 1918 (KUHPidana)
Arti kandungan asas legalitas.
Anselm von Feuerbach, (Jerman (1775-1833):
n   Nulla poena sine lege : setiap penerapan/penjatuhan pidana (straf) haruslah berdasarkan suatu uu, jadi tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut uu.
n   Nulla poena sine crimine: penerapan pidana hanya diperboleh-kan, jikalau perbuatan yg diancam pidana pembuatnya, benar telah terjadi, jadi tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana.
n   Nullum crimen sine poena legali: perbuatan yg diancam pidana pembuatnya oleh uu membawa akibat hukum, bahwa peraturan pidana (sanksi) yg ditetapkan oleh uu diterapkan/dijatuhkan, jadi tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.
D. Van Eck
Asas nullum delictum mengandung 3 ketentuan, yaitu:
  1.  Adanya kaidah hukum pidana yg tertulis;
  2.  Kaidah pidana yg tertulis harus dicamtum-kam dalam kaidah hukum pidana;
        3. Kaidah hkm itu harus mendahului tindakan.
Pro-kontra asas legalitas.
l  Simons, van Hamel, van Hattum, Dormeir, Tirtami-djaja:
            menyetujui asas ini, krn menjamin kepastian hkm individu dr tindakan se-wenang-2 hakim.
l  Menurut Vos:
            asas itu bermanfaat, karena di samping kekuatan pencegahan umum ancaman pidana, juga menjamin kepastian hukum.
l   Hang Bing Siong:
            apa yang patut dipidana harus diserahkan kepada pembuat uu dan bukan hakim.
Utrecht
mengemukakan keberatan-keberatan terhadap, asas lagalitas, oleh karena kurang melindungi kolektivitas, sehingga :
n   Pada hakikatnya banyak kejahatan yg strafwaardig tinggal tak terpidana, terutama delik ekonomi
n   Asas itu menghindarkan berlakunya hukum pidana adat yang masih hidup dan akan hidup.
n   asas nullum delictum sebaiknya ditinggalkan menge-nai delik-delik yang dilakukan terhadap kolektivitas, tetapi boleh dipertahankan mengenai delik-delik yang dilakukan terhadap individu.
Djojodiguno
Kalau perlu sang hakim boleh menyimpan dr Psl. 1, tetapi ia wajib memberi pertanggung jawab, mengapa ia harus terpaksa berbuat demikian.
  1. Freisler
menolak asas legalitas, dengan alasan, bahwa bukan saja kaidah-kaidah hukum tertulis yg harus menjadi dsr pertahanan tertib masyarakat, tetapi juga hkm tdk tersurat, karena hukum tertulis ditimbulkan dan senantiasa ditambah olehnya
  1. Carl Schmidt dan Mezger
menghendaki diberikannya peranan kepada hakim sebagai pembuat peserta untuk membentuk hukum oleh karena hakim merupakan alat pelaksana kehendak Fuhrer (Hitler) di samping pembikin undang-undang. UU tidak boleh didewa-dewakan, sebagaimana kaum liberal melakukannya, UU (pidana) hanya penuntun belaka.
  1. Karl Binding
menolak asas legalitas, oleh karena teori psychologische Zwang von Feuerbach ternyata tidak benar. Juga teori ketatanegaraan zaman Aufklararung pandangan jagat yg individualistis yang menjadi latar belakang diwujudkannya asas nullum delictum pada masa ini tak ada lagi penganutnya, maka asas itu harus dilenyapkan
Berbagai aspek asas legalitas.
   Ada tujuh aspek dalam asas legalitas:
    1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.
    2. Tdk ada penerapan uu pidana berdasarkan analogi.
    3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan.
    4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat lex certa = undang-undang yang dapat dipercayai).
    5.  Tidak ada kekuatan surut dalam uu pidana.
    6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan uu.
    7. Penuntutan pdn hanya menurut cara yg ditentukan uu.
Pengecualian asas legalitas
Hukum transistoir (peralihan) yg mengatur ttg lingkungan kuasa berlakunya UU menurut waktu (sphere of time, tijdsgebied) yang terdapat pada pasal 1 (2) KUHPidana: Bilamana perundang-undangan diubah setelah waktu terwujudnya perbuatan pidana, maka terhadap tersangka digunakan ketentuan yang paling menguntungkan baginya
Pasal 2 A.B. menetapkan bahwa: UU hanya mengikat terhadap hal-hal yang akan datang dan tidak boleh diperlakukan surut
Ketentuan peralihan (Psl. 1 ayat (2) menimbulkan 4 macam pertanyaan :
o  Apakah yg dimaksud perundang-undangan (wetgeving)?
o  Apakah artinya perubahan?
o  Apakah yang dipandang sebagai ketentuan yang paling menguntungkan tersangka?
o  Peraturan uu yg manakah hrs diperhitung-kan oleh hakim appel/banding atau hakim kasasi, bilamana setelah peradilan dalam instansi pertama/kedua terjadi perubah-an perundang-undangan?.
Apakah yang dimaksud dengan perubahan undang-undang dalam pasal 1 (2) K.U.U.H. Pidana ?
o  Apakah uu pidana saja atau semua aturan hukum ?
            Hal ini dapat dijawab oleh 3 macam teori :
            1. Teori formil yang dianut oleh Simons.
            2. Teori materil terbatas oleh van Geuns.
            3 Teori materiil tak terbatas
Simons (Teori formil):
            Perubahan uu baru terjadi bilamana redaksi uu pidana yg dirobah. Peraturan uu lain selain dari uu pidana, walaupun berhubungan dengan uu pidana, bukanlah perubahan uu menurut Pasal 1 ayat 2 KUHPidana.
Van Geuns (Teori materiil terbatas)
            Perubahan uu yg dimaksud harus diartikan “perubahan keyakinan hukum” dari pembuat uuu. Perubahan karena zaman ataukah keadaan tidak dapat dianggap sebagai perubahan dalam uu
Hoge Raad (Teori materiil tdk terbatas)
            Dalam arrest tertanggal 5 Desember 1921, mengatakan bahwa “Perubahan uu dlm arti Psl. 1 ayat (2) KUHPidana ad. Tiap-2 per-ubahan perasaan hukum pembuat uu maupun perubahan karena zaman.
Menguntungkan tersangka di bidang apa sajakah ?
o  Menguntungkan: bukan saja tentang pidana, tetapi juga mengenai penuntutan, pengurangan jangka waktu verjaring (daluarsa), dan keadaan bahwa peristiwa itu merupakan delik aduan, demikianlah pendapat Jonkers (1946: 40).
o  Misalnya, pd pihak yg satu, pidana terhadap delik itu ber-tambah berat. sedangkan pd pihak lain peristiwa yg se-belumnya merupakan delik biasa berubah menjadi delik aduan. Maka aturan yg menguntungkan terdakwa tergan-tung pd dimajukannya pengaduan oleh yg dirugikan. Bila tdk dimajukan pengaduan maka uu yg baru itulah yg meng- untungkan, tetapi bila sebaliknya terjadi, maka uu lamalah yang menguntungkan terdakwa terhadap segala hal.
PENDAPAT KONTRADIKSI
Hazewinkel Suringa
APakah tdk lebih baik untuk menghapuskan saja Pasal 1 ayat (2) KUHPidana.
Peraturan itu secara teoritis tdk baik dasarnya (slechtgefundeerd). Yg baik & sehat ad dsr Lex Temporis Delicti (Psl.1 ayat 1) yg merupakan konsekuensi dr asas legalitas.
Van Hattum
Pada prinsipnya tidak keberatan utk meng-hapuskan Pasal 1 ayat (2) KUHPidana, yt dgn mengajukan kenyataan bahwa di Perancis dlm code penal tidak terdapat peraturan seperti ini.
Lanjut dikatakan bahwa:
Dlm ilmu pengetahuan & praktek pengadilan dianggap sdh sewajarnya jika waktu meng-adili digunakan peraturan-2 yg paling ringan baginya, yg berlaku surut peraturan yg ringan (retroactivivite des lois plus douces)



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar